Ombudsman Berikan Penghargaan untuk Layanan Publik kepada Kementerian-Pemda, Ini Mereka yang Memenangkannya

Ombudsman RI telah merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk tahun 2024, menilai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Berdasarkan laporan tersebut, terjadi peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk Zona Hijau, mendapatkan Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi dibanding tahun 2023.

Highlights:

• Zona Hijau: 494 penyelenggara (2024) dari 179 pada tahun 2021.

• Kategori:

• Zona Hijau (Kualitas Tertinggi): 337 entitas (57,41%).

• Zona Hijau (Kualitas Tinggi): 157 entitas (26,75%).

• Zona Kuning (Kualitas Sedang): 70 entitas (11,93%).

• Zona Merah (Kualitas Rendah): 14 entitas (2,39%).

• Kualitas Terendah: 9 entitas (1,53%).

Metode Penilaian:

• Pendekatan: Kuantitatif.

• Data: Wawancara, observasi fisik, dan dokumen pendukung.

• Waktu Penilaian: Mei–September 2024.

Peringkat Tertinggi:

Kementerian:

1. Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 93,33.

2. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah: 92,18.

3. Luar Negeri: 89,39.

4. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: 88,67.

5. Komunikasi dan Informatika: 88,37.

Lembaga:

1. Badan Pusat Statistik: 94,99.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 94,94.

3. Badan Narkotika Nasional: 93,22.

4. Perpustakaan Nasional Indonesia: 90,09.

5. Lembaga Sensor Film Indonesia: 88,45.

Pemerintah Daerah:

• Provinsi:

• Sulawesi Utara: 98,63.

• Jawa Tengah: 98,21.

• DI Yogyakarta: 97,22.

• Bali: 96,94.

• Riau: 96,47.

• Kota:

• Magelang: 99,61.

• Surakarta: 99,14.

• Yogyakarta: 98,91.

• Surabaya: 98,59.

• Pasuruan: 98,22.

• Kabupaten:

• Wonogiri: 99,71.

• Sukoharjo: 99,36.

• Tuban: 99,03.

• Rembang: 98,90.

• Tulungagung: 98,73.

Penilaian ini mencakup wawancara dengan pelaksana dan pengguna layanan, serta penilaian standar pelayanan berdasarkan dokumen pendukung, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.